JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah ke depan akan lebih serius urus program Keluarga Berencana (KB). Dengan menjadi prioritasnya masalah pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan -- yang semua ini substansi inti dari KB, diharapkan keberhasilan program KB merupakan parameter keberhasilan pembangunan nasional.

Demikian ditegaskan Kepala Badan Koordinasi Keluarga berancana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief, saat menutup Rapat Kerja Nasional BKKBN, Kamis (18/2/2010) di Jakarta. "Program keluarga berencana sebagai salah satu program pokok, pertanda seriusnya pemerintah dalam hal ini," ujarnya.

Menjelang Rakernas BKKBN ditutup, masing-masing provinsi melakukan penandatanganan kontrak kinerja dengan BKKBN pusat. BKKBN juga melakukan kerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia.

Dari hasil SDKI 2007 menunjukkan bahwa pencapaian indikator-indikator sasaran nasional untuk program KB stagnan dan tidak tercapai. Masih tingginya disparitas angka kelahiran total (TFR) antarprovinsi, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, dan wilayah kota-desa, sehingga perlu upaya meningkatkan kesertaan ber-KB dan akses terhadap pelayanan KB.

Salah satu persoalan serius yang diungkap Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar dalam Rakernas adalah angka kematian bayi yang masih tinggi, yaitu 339/1000 kelahiran hidup. Sementara itu, persentase anak kurang gizi juga masih tinggi. Selain itu, persentase pekerja anak usia 10-14 tahun masih 3,78 persen pada tahun 2007. Anak yang memiliki Akte Kelahiran baru mencapai 42,82 persen anak usia 0-4 tahun.

"Data tersebut menunjukkan betapa kita masih punya pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan kualitas hidup," katanya.