KOMPAS.com — Malang benar nasib dua orang ibu ini. Aswanah (50) dan Asmiah (52) terpaksa bersabar menunggu tabungannya cukup untuk membayar biaya pengobatan dan uang muka rumah sakit, sementara penyakit mereka terus menyiksa.

Duit dari mana sepuluh juta? Laki aja di Sentiong ngebecak.

-- Aswanah

Dua orang ibu ini mengaku tak sanggup membayar biaya pengobatan penyakitnya dan merasa dipersulit dalam mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) tak cukup membantu mereka untuk bebas membayar biaya pengobatan.

Ketika beraudiensi dengan pejabat di Kementerian Kesehatan, Senin (8/2/2010), Aswanah yang menderita luka pada matanya akibat kemasukan benda tumpul itu mengaku masih harus membayar setengah biaya dari yang ditentukan rumah sakit, yakni sekitar Rp 10 juta. Padahal, saat itu Aswanah memegang kartu Jamkesmas sebagai tanda bebas biaya.

Sebagai istri tukang becak yang tinggal di Kampung Merak, Kecamatan Suka Mulya, Tangerang, jelas-jelas Aswanah tak mampu jika harus membayar sejumlah tersebut. "Duit dari mana sepuluh juta? Laki aja di Sentiong nge-becak. Saya bilang (kepada pihak rumah sakit) mau kompromi dulu di rumah sama sodara. Padahal, enggak punya uang. Lima ratus perak kalau lagi enggak punya uang mah enggak punya," kata Aswanah dengan logat Bantennya.

Sama halnya dengan Aswanah, Asmiah terpaksa bersabar menunggu uang turun dari langit untuk membiayai penyakitnya. Terlebih, sebagai penduduk miskin, Asmiah ternyata tidak memiliki Jamkesmas.

Bermodal SKTM, Aswiah berharap mendapat bantuan pengobatan dari pemerintah. Namun, keruwetan birokrasi memaksanya menyerah mendapatkan bantuan, sementara tumor yang bercokol di perut Asmiah sejak enam tahun lalu semakin besar dan menyakitkan.

"Harapan saya, kalau bisa kepingin sehat saja. Balik lagi kayak dulu. Sekarang enggak bisa kerja apa-apa, duduk enggak kuat," ujar Asmiah, istri seorang kuli bangunan itu.

Melihat kesulitan kedua ibu itu mendapat bantuan di kala sakit, timbullah pertanyaan, salahkah jika penduduk miskin sakit? Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Ratna Kusumaningsih, mengatakan, seharusnya calon pasien miskin seperti Aswanah dan Asmiah tidak mendapat hambatan-hambatan dalam memperoleh hak sehat.

"Seharusnya tidak menjadi masalah. Bukan hanya biaya pengobatannya yang dijamin, tapi juga biaya pencegahan penyakitnya," ujar Ratna saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Seharusnya, lanjut Ratna, penduduk miskin seperti Aswanah dan Asmiah tak perlu mengeluarkan biaya untuk masalah kesehatan. "Kalau mereka sakit, harus ada jaminan yang pasti sehingga biaya-biaya yang mereka keluarkan untuk pengobatan bisa dialihkan ke yang lain," imbuh Ratna.

Sayangnya harapan itu tak sesuai dengan kenyataan. Masih banyak pasien miskin seperti Aswanah dan Asmiah yang tidak mendapat jaminan kesehatan. Jadi, salah siapa?