Senin, 22 Desember 2014
Selamat Datang   |      |  
KOMPAS
ICW: Jangan Beri Proteksi Politik ke Pihak yang Terlibat Kasus Century
Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw
Selasa, 5 Januari 2010 | 15:26 WIB
KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO
Sejumlah nasabah Bank Century menggelar aksi di depan Bank Century di Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta, April lalu.
TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch mengajak semua kalangan, baik penegak hukum, politisi, penyelenggara negara, dan masyarakat, untuk tidak memberikan proteksi politik terhadap orang-orang tertentu yang diduga terlibat dalam kasus Bank Century.

Sebaliknya, ICW meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjerat aktor utama dalam kebijakan pengucuran dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Sementara itu, kepada Kepolisian dan Kejaksaan, ICW meminta dua institusi penegak hukum ini memaksimalkan pengusutan pidana perbankan, pencucian uang, dan pidana umum terkait kasus Bank Century.

"Saat ini ada otoritas politik dan berbagai pihak yang sudah mulai menunjukkan sinyal melindungi pihak-pihak tertentu," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ibrahim Zuhdi Fahmi Badoh, Selasa (5/1/2010) di Jakarta.

Misalnya, baru-baru ini ada pihak yang mengatakan, pengambilan kebijakan tidak bisa dipidanakan. Menurut ICW, doktrin hukum pidana saat ini sudah tidak lagi menganut asal tersebut. Bahkan, kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam memberikan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek justru sangat mungkin disebut rangkaian tindak pidana korupsi jika dapat dibuktikan bahwa pengambil kebijakan mengetahui kemungkinan akibat penyalahgunaan dana talangan tersebut.

ICW juga berpendapat, para penegak hukum harus meyakini kesepahaman bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang dianggap pasti bersih dan pasti tidak bersalah dalam kasus Bank Century. Sebuah pelanggaran hukum, seperti perampokan uang negara, tidak mungkin dilakukan secara asal-asalan dan tanpa perencanaan yang matang.

Belajar dari kasus korupsi di era Orde Baru, mudah terbaca, kasus korupsi kerap dibungkus melalui kebijakan, regulasi, atau aturan hukum sehingga terlihat benar. Maka itu, jika para penegak hukum hendak mengungkap kasus Bank Century, mereka tidak boleh menutup mata dari kemungkinan terjeratnya para pengambil kebijakan, baik di lingkaran Eksekutif, Bank Indonesia, atau pihak lainnya.

Terkait proses politik penyelesaian kasus Bank Century, ICW menilai saat ini terjadi perlambatan. "Proses Pansus Hak Angket Kasus Bank Century menjadi blunder. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak dikaitkan dengan fakta-fakta temuan BPK. Hal ini menyebabkan poin-poin pertanyaan menjadi tidak fokus," tambah Fahmi Badoh.

Selain itu, Fahmi juga menilai pemeriksaan oleh Pansus tidak fokus karena mereka tidak menjelaskan tujuan pemanggilan saksi-saksi, apakah untuk membuktikan temuan BPK atau sekadar menanyakan kewenangannya terkait kasus Bank Century. Akibatnya, pemeriksaan menjadi seperti diskusi prosedural.
 

Editor: ksp Loading...
Sent from Indosat BlackBerry powered by
    Font: A A A
  Kirim Komentar Anda
  • Loading data..
 
Kirim Komentar Anda
Silakan login untuk kirim komentar Anda.
Komentar
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Dapatkan Informasi Kesehatan Disini!