Senin, 15 September 2014
Selamat Datang   |      |  
KOMPAS
CATATAN AKHIR TAHUN
Rumitnya Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol di Tengah Janji Pemerintah
Senin, 28 Desember 2009 | 03:36 WIB
KOMPAS/LASTI KURNIA
Mobil melintas di Bogor Ring Road (BRR) yang diresmikan di Sentul Selatan, Bogor, 23 November. Dana untuk pembangunan BRR sepanjang 3,7 kilometer (Sentul Selatan-Kedunghalang) sebesar Rp 1,3 triliun. Salah satu tahapan tersulit dalam proses pembangunan jalan tol adalah pembebasan lahan.

HARYO DAMARDONO

Pembebasan lahan tol akan lebih baik ketika regulasi terkait lahan selesai direvisi akhir Januari 2010,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Janji Menteri PU itu dilontarkan pada November 2009 saat menjelaskan program 100 hari kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang baru.

Janji boleh diucapkan, tetapi kita lelah dengan janji-janji itu. Hingga detik ini, pembebasan lahan untuk jalan tol dan infrastruktur lain sulit dikerjakan. Pembangunan pun terhambat.

Sejak Desember 2007, soal pembebasan lahan tol ini sudah diingatkan dalam artikel akhir tahun, ”Lahan Tol, Sengketa yang Tak Pernah Berakhir”.

Jelas benar tidak ada kemajuan dalam pembebasan lahan tol. Dari kebutuhan lahan tol trans-Jawa seluas 4.658 hektar, baru dibebaskan 25 persen lahan setara dengan sekitar 1.160 hektar (hingga November 2009).

Padahal, janji kabinet terdahulu, Jakarta-Surabaya terhubungkan tol paling lambat tahun 2010.

Kini janji terbaru Menteri PU adalah penajaman regulasi dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dijanjikan insentif bagi camat atau lurah sebagai pejabat pembuat akta tanah yang

menjadi ujung tombak pembebasan lahan. Anggota Panitia Pengadaan Tanah diisi pejabat yang bekerja penuh.

Lalu, jangka waktu musyawarah dari 120 hari menjadi 60 hari. Konsinyasi diusulkan diterapkan setelah 51 persen lahan bebas, sebelumnya setelah 75 persen lahan bebas.

”Kami juga akan mengatur tegas dalam revisi itu bahwa tol dapat dibangun langsung setelah konsinyasi,” ujar Wakil Menteri PU Hermanto Dardak. Namun, Hermanto pun tidak bisa merinci kapan paling lambat tol dibangun sejak dipilihnya metode konsinyasi.

Konsinyasi di Malaysia

Lain di Indonesia lain pula di negara tetangga Malaysia. Dato’ Ismail bin Md Salleh, Direktur Jenderal Lembaga Lebuhraya Malaysia, setara dengan Badan Pengatur Jalan Tol di Indonesia, mengatakan, ”Di Malaysia, begitu rute tol ditentukan, maka hak atas tanah yang akan dilintasi tol itu dicabut. Tegasnya, jalan tol tinggal dibangun, perdebatan hanya soal harga.”

Dia mengatakan hal itu di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (15/12), dalam pertemuan dengan PT Jasa Marga Tbk.

Seperti di Indonesia, konsinyasi jadi unggulan untuk membebaskan lahan di Malaysia. Namun, di Malaysia, konsinyasi sangat melindungi pemilik tanah. Efek terbaiknya, tiada penolakan terhadap pembangunan tol secara berlebihan.

Ketika konsinyasi disepakati, 75 persen dari nilai tanah langsung disetor kepada pemilik tanah. Sisanya sebanyak 25 persen dititipkan atau dikonsinyasikan kepada mahkamah atau pengadilan dan baru diberikan kepada pemilik tanah sesuai dengan keputusan pengadilan.

”Jadi, pemilik tanah dapat segera pindah dengan membeli properti dengan uang yang sebesar 75 persen dari nilai tanah,” ujar Dato’ Ismail.

Katakanlah, persidangan memakan waktu dua tahun, maka juga dijamin tambahan nilai ganti rugi sebesar 8 persen per tahun.

Di Indonesia, ketika tidak tercapai kesepakatan harga tanah dan dipilihlah mekanisme konsinyasi, maka 100 persen uang ganti rugi ”dititipkan” di pengadilan negeri.

Akibatnya, pemilik tanah tidak dapat langsung pindah dan konsinyasi pun jarang dalam proses pembebasan lahan. Sebaliknya, pemilik tanah lebih memilih ”bertarung” dalam negosiasi dengan Tim Pembebasan Lahan.

Padahal, sebenarnya harga tanah, baik di Indonesia maupun di Malaysia, sama-sama ditetapkan oleh penilai tanah (appraisal) yang merupakan lembaga independen dan tidak memihak kepada pemilik tanah maupun pemerintah.

Boleh menuntut

Chief Executive Officer Lingkaran Trans Kota Holdings Berhad atau Litrak (investor tol Damansara-Puchong) Sazally Saidi menegaskan, terbebaskannya lahan tol sudah dijamin pemerintah. ”Selalu dijanjikan selesai enam bulan. Bila meleset, tak lebih dari satu tahun,” ujarnya.

Sazally mengatakan, investor tol di Malaysia bahkan boleh menuntut jika lahan belum bebas pada bulan ke-7 atau ke-8. ”Namun, hingga kini belum pernah ada penuntutan karena hampir selalu lahan tol dibebaskan sesuai jadwalnya,” katanya.

Harus diakui, Malaysia memang menjaga betul kepercayaan investor dengan membebaskan lahan secepat mungkin. Kepercayaan investor harus dijaga karena kemitraan antara pemerintah dan swasta harusnya dikedepankan dalam membangun infrastruktur jalan tol.

Meski Malaysia membangun jalan tol terlambat satu dekade dibandingkan Indonesia, Malaysia telah membangun sekitar 1.600 kilometer jalan tol, sedangkan Indonesia baru membangun sekitar 600 kilometer.

Data Departemen PU menunjukkan, total kebutuhan pemeliharaan dan pembangunan jalan dalam empat tahun (2006-2010) sebesar Rp 120 triliun, tetapi potensi dana yang tersedia Rp 69,39 triliun.

Pemerintah telah menyepakati untuk menanggung pembebasan lahan tol akses Tanjung Priok dan tol Solo-Ngawi-Kertosono. Namun, kedua jalan tol itu belum tampak akan diselesaikan dalam waktu singkat.

Tidak hanya itu, kerja sama usaha antara PT Jasa Marga dan PT Jakarta Propertindo, sebuah badan usaha milik Provinsi DKI Jakarta, ternyata tidak menjamin percepatan pembebasan lahan tol Ulujami-Puri Indah (Tol W2 Jakarta Outer Ring Road). Padahal, jelas-jelas Pemprov DKI Jakarta berkepentingan untuk menyelesaikan tol itu dari sisi bisnis dan sosial.

Satu tahun, 365 hari pada tahun 2009, segera akan berlalu. Pertumbuhan jalan tol pada intinya masih menyedihkan.

Akankah pertumbuhan ini melejit? Kita tunggu realisasi janji Menteri PU pada November 2009.

 

Loading...
Sent from Indosat BlackBerry powered by
    Font: A A A
  Kirim Komentar Anda
  • Loading data..
 
Kirim Komentar Anda
Silakan login untuk kirim komentar Anda.
Komentar
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Dapatkan Informasi Kesehatan Disini!