KULON PROGO, KOMPAS.com - Masalah kesehatan reproduksi hingga kini belum menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Di Kulon Progo, DI Yogyakarta, tidak semua pemerintah desa mengusulkan anggaran bidang kesehatan reproduksi dalam musyawarah rencana pembangunan 2010. Kalaupun ada usulan yang disetujui, alokasinya dibatasi.

Menurut hasil penelitian advokasi yang dilakukan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) sejak 2007, hanya 30 dari 88 desa di Kulon Progo yang sudah mengalokasikan anggaran kesehatan reproduksi. Itu pun jumlahnya tidak seberapa. Menurut Direktur PKBI Kulon Progo Paulo Ngadicahyono, rata-rata anggaran hanya sebesar Rp 500.000 hingga Rp 1 juta per tahun.

"Jumlah itu amat tidak sebanding dengan anggaran pembangunan fisik daerah yang mencapai ratusan juta rupiah," ujar Paulo saat menerima kunjungan perwakilan International Planned Parenthood Federation (IPPF), sebuah lembaga federasi internasional dalam bidang hak-hak reproduksi, di Wates, Selasa (24/11).

Kendala utama dari minimnya anggaran kesehatan reproduksi itu adalah kurangnya keterwakilan perempuan dalam forum musyawarah. Perempuan dan anak menjadi korban utama dari minimnya perhatian pemerintah di bidang kesehatan reproduksi. Paulo menyebut angka kematian ibu yang tinggi di Kulon Progo, sekitar delapan orang di tahun 2009, sebagai contoh.

Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Lestaryono mengakui bahwa kondisi keuangan daerah tahun 2010 memang terbatas karena hanya sepertiga dari APBD 2009. Kendati begitu, pemerintah tetap akan mengutamakan penggunaan anggaran untuk kesehatan warga.

"Lagipula pemerintah daerah juga tertolong dengan program perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dari pemerintah pusat seperti misalnya program Garba (gerakan untuk kesejahteraan balita)," kata Lestaryono.

Programme Manager Advocacy and Resource Mobilization IPPF Romeo Arca menegaskan pemerintah tidak boleh lepas tangan atas masalah kesehatan reproduksi. Tidak semua warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi secara layak. Penelitian PKBI pun menyebutkan setiap keluarga di Kulon Progo rata-rata hanya mampu menganggarkan Rp 11.500 per tahun untuk biaya kesehatan.

"Memang, suka atau tidak, kita harus menghadapi kenyataan bahwa pemerintah tidak selalu kaya. Namun, ada banyak cara yang bisa ditempuh agar pengentasan masalah kesehatan reproduksi bisa terus berjalan tanpa tergantung anggaran pemerintah," ujarnya.

Pemerintah desa, lanjut dia, bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta untuk mengalokasikan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) mereka di bidang kesehatan reproduksi. Di sisi lain, lembaga swadaya masyarakat (LSM) bisa membantu dengan cara menyalurkan bantuan dari donatur kepada warga miskin.

Ditambahkan Campaigns Advocay Officer IPPF Vicky Boydell, minimnya perhatian pemerintah terhadap kesehatan reproduksi juga terjadi di hampir seluruh dunia. Bahkan, lembaga donatur Bank Dunia juga tidak lagi menempatkan isu kesehatan reproduksi dalam prioritas pendanaan mereka.

IPPF sendiri kini tengah menjalin kemitraan dengan LSM di seluruh dunia untuk memperjuangkan kesehatan reproduksi. "Para politisi harus disadarkan bahwa kesehatan reproduksi bukanlah persoalan orang lain, tapi persoalan mereka juga. Ini tentang keluarga, ibu, istri, dan anak-anak mereka," ujarnya.