TANGERANG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Hani Herianto membantah pihaknya mempersulit proses administrasi warga  untuk memperoleh fasilitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Ia menuturkan untuk mendapatkan Jamkesmas, masyarakat harus maengikuti setiap prosedur yang ada. "Untuk membuat rekomendasi surat Jamkesnas itu ada aturan-aturannya, tidak bisa sembarangan memberikan," ujarnya, di kantor Bupati Tangerang, Senin (31/8).

Hani mengatakan hal tersebut saat menemui perwakilan demonstran yang menganggap pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang mempersulit warga miskin untuk mendapat kartu Jamkesmas.

Dikatakannya, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan sebelum seseorang mendapat kartu Jamkesmas. Misalnya melakukan proses verifikasi status miskin seseorang. "Ada 14 prosedur yang menjadi dasar hukum seseorang dapat dikatakan miskin. Dan itu harus terpenuhi, baru Jamkesmas bisa dikeluarkan," ujarnya.

Lebih jauh Hani mengatakan, lamanya seorang pasien ditempatkan pada suatu Rumah Sakit disebabkan keterbatsan anggaran yang ada. "Tarif Rumah Sakit rujukan harus sesuai dengan anggaran yang ada. Saya tidak mau ditahan KPK dengan tuduhan korupsi karena saya memberikan Rumah Sakit rujukan yang tarifnya melebihi anggaran," ujarnya.

Sementara itu, Direktur RSU Tangerang dr. Mamahit pada kesempatan yang sama menegaskan, pihaknya tidak pernah menolak pasien dengan kartu Jamkesmas. RSU Tangerang hanya meminta calon pasien menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan.

"Kalau lengkap langsung kita terima, kalau tidak ya mohon dilengkapi dulu," ucapnya. Ia juga membantah jika RSU Tangerang selalu mengatakan tidak tersedia kamar bagi calon pasien dengan fasilitas Jamkesmas. "Kalau dibilang penuh, berarti benar-benar penuh. Kalau ada ruangan pasti kita terima," jelas dia.