TANGERANG, KOMPAS.com — Perwakilan warga Tangerang yang berasal dari Kecamatan Suka Diri, Mauk, dan Teluk Naga melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Tangerang. Mereka melakukan aksi demonstrasi karena merasa program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang diterapkan sejak tahun 2008 lalu tidak memberikan solusi, bahkan menimbulkan masalah. Padahal, Jamkesmas bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin.

"Jamkesmas sebagai inisiatif dari Menkes RI (Siti Fadilah Supari) ternyata tidak juga memecahkan masalah kesehatan masyarakat miskin. Jamkesmas juga bermasalah pada tingkat nasional, tapi juga di tingkat sektoral," ujar Nopber Siregar, Divisi Litigasi, LBH Kesehatan, di depan Kantor Bupati Tangerang, Jalan H Somawinata, No 1, Tangerang, Senin (31/8).

Ia mengatakan, secara jelas Jamkesmas meninggalkan catatan buruk dalam pelaksanaannya. Catatan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya landasan hukum kuat yang menjadi dasar hukum Jamkesmas. "Pemberian Jamkesmas masih diskriminatif dan pengurusannya masih berbelit-belit," kata dia.

Selain itu, terjadi berbagai polemik terhadap pelaksanaan Jamkesmas, seperti sulitnya masyarakat miskin Kabupaten Tangerang masuk ke dalam kuota dan rumah sakit (RS) rujukan selalu menyatakan kamar penuh ketika melayani pasien Jamkesmas yang dinyatakan harus rawat inap.

Dia juga menyesali masih terdapat perbedaan persepsi mengenai masyarakat miskin antara pemerintah desa dan puskesmas. Rumah sakit rujukan juga sering memberikan pelayanan yang tidak berbasis kepercayaan pada validasi surat keterangan tidak mampu yang dibuat pemerintah desa. "Pemerintah daerah juga tidak pernah melakukan verifikasi on the spot validitas data kemiskinan yang ada di daerahnya. Padahal, secara faktual angka mortalitas, natalitas, dan sosial ekonomi terus menjadi masalah yang krusial," sesal dia.

Berdasarkan hal tersebut, Nopber dan para demonstran meminta Bupati Tangerang agar mengusulkan kepada Presiden RI untuk memasukkan program pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pemda Tangerang seharusnya memerintahkan kepada seluruh RS rujukan agar tidak melakukan diskriminasi pelayanan kesehatan bagi para peserta Jamkesmas. "Ubah juga model birokrasi pelayanan masyarakat miskin yang selama ini berbelit-belit," kata dia.

Perwakilan demonstran diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Hani Herianto dan Direktur RSU Tangerang dr Mamahit. Kedua belah pihak melakukan dialog guna mencari solusi dari permasalahan yang ada.