Kamis, 2 Oktober 2014
Selamat Datang   |      |  
KOMPAS
Senjata Lokal Rentan Masuk Pasar Abu-Abu
Minggu, 30 Agustus 2009 | 19:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain sudah dikenal dan diakui secara internasional, produk persenjataan Indonesia, khususnya senjata perorangan buatan PT Pindad, diyakini sudah sangat dilirik dan bahkan sangat rentan untuk diperjualbelikan di pasar abu-abu (grey market) persenjataan dunia. 

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Masyarakat Sipil Global Universitas Indonesia Andi Widjojanto, Minggu (30/8), menanggapi pemberitaan penyitaan senjata buatan PT Pindad oleh otoritas Filipina beberapa hari lalu. 

Menurut Andi, kerentanan mungkin terjadi mengingat adanya beberapa faktor pendukung seperti masih belum adanya keikutsertaan peran pengawasan legislatif serta besarnya selisih kemampuan produksi PT Pindad dengan daya serap dalam negeri. 

"Memang tidak ada data resmi PT Pindad soal berapa jumlah produksi senjata mereka dengan yang terserap serta diekspor kemana saja. Tambah lagi secara internasional pendataan dan mekanisme pelaporan untuk senjata kecil dan perorangan kan tidak wajib," ujar Andi. 

Berbeda dengan jenis senjata konvensional, pihak produsen wajib melaporkan produksi dan ke mana saja mereka memasarkan persenjataan mereka. Laporan diberikan ke otoritas terkait di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya untuk mengetahui penyebaran persenjataan konvensional itu. 

Dari data yang diketahui Andi, hanya sepertiga dari total kapasitas produksi senjata perorangan PT Pindad yang terserap oleh pasar dalam negeri, dalam hal ini TNI dan Polri. Padahal diperkirakan per tahun PT Pindad mampu membuat 110.000-120.000 pucuk senjata berbagai jenis per tahun. Persoalannya, tidak ada pengawasan soal ekspor senjata buatan dalam negeri kecuali dari pemerintah sendiri. 

"Legislatif tidak punya peran. Akibatnya rentan terjadi penyelewengan. Bahkan pernah terjadi kita mengimpor senjata buatan dalam negeri dari Singapura dan Thailand. Cara itu untuk mengakali alokasi pengadaan melalui kredit ekspor (KE)," ujar Andi. 

Terkait persoalan di Filipina, Andi meminta atase pertahanan Indonesia di sana dan Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) bisa menjelaskan dan memberi klarifikasi soal proses penjualan senjata PT Pindad ke Filipina dan Mali tersebut. 

Menurut Andi, pasar abu-abu biasanya diawali dengan proses pembelian resmi antar negara seperti pada pasar legal (white market), namun kemudian terdapat kelebihan produk dari kebutuhan, yang kemudian secara ilegal diperdagangkan melalui pihak ketiga (broker) senjata. 

Sesuai pesanan 
Saat dihubungi terpisah, Kepala Humas PT Pindad Timbul Sitompul membantah pihaknya selalu mengalami kelebihan produksi terutama untuk jenis senjata perorangan. Menurutnya, selama ini PT Pindad hanya memproduksi senjata sesuai dengan pesanan yang datang. 

Hal itu menurut Timbul dilakukan untuk menghemat biaya produksi apalagi mengingat bahan baku yang dibutuhkan dalam setiap proses pembuatan harus didaftarkan dan dilaporkan secara ketat ke otoritas yang berwenang. 

"Dalam beberapa waktu belakangan kapasitas produksi kami justru terbilang rendah karena pesanan yang datang dari TNI pun kecil. Tambah lagi kami tidak pernah menyetok atau menyimpan produk yang kami buat. Jadi kami bekerja sesuai pesanan. Kalau tidak ada order ya kami nganggur saja," ujar Timbul. 

Namun diakui, PT Pindad juga berupaya mencari pasar luar negeri (ekspor) untuk mencari peluang sehingga tidak terjadi kemampuan produksi yang tidak terpakai (idle). Namun besaran jumlah senjata yang dipesan dan dipasarkan ke luar negeri masih terbilang kecil. 

Menurut Timbul, kapasitas produksi senjata perorangan PT Pindad hanya mencapai kisaran 10.000 pucuk per tahun sementara daya serap dalam negeri 4.000-5.000 pucuk per tahun. 

Dengan begitu, dia menolak anggapan terdapat produksi berlebih yang kemudian rawan diperjual belikan secara ilegal. Terkait insiden di Filipina, Timbul menegaskan senjata-senjata yang dibawa dalam kapal berbendera Panama, yang kemarin ditahan otoritas Filipina, memiliki dokumen resmi. 

Dia memperkirakan, persoalan muncul lebih disebabkan masalah yang ada dalam birokrasi negara itu sendiri. "Pihak pembeli senjata kami itu, baik yang di Filipina maupun di Mali, sama-sama dari semacam departemen pertahanan di sini lah. Jadi otoritas pemerintahan mereka resmi. Bisa saya buktikan dari sertifikat pengguna akhir (end-user certificate) keduanya," ujar Timbul.

Penulis: DWA   |   Loading...
Sent from Indosat BlackBerry powered by
    Font: A A A
  Kirim Komentar Anda
  • Loading data..
 
Kirim Komentar Anda
Silakan login untuk kirim komentar Anda.
Komentar
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Dapatkan Informasi Kesehatan Disini!