Jumat, 21 November 2014
Selamat Datang   |      |  
KOMPAS
Banyak Aturan Hambat Upaya Penanggulangan AIDS
Laporan wartawan KOMPAS Evy Rachmawati
Kamis, 20 Agustus 2009 | 19:00 WIB
Mardanih
Stant Penyuluhan HIV AIDS Yayasan Aids Indonesia di Depok Town Square

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan HIV dan AIDS dalam berbagai kasus masih sering berbenturan dengan kebijakan pemerintah lain. Di satu sisi, pemerintah mencoba memberi perlindungan dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan HIV dan AIDS seperti pekerja seks komersial, homoselsual dan waria.

Namun, di sisi lain, seringkali kelompok rentan terinfeksi itu dikriminalisasi dan dihukum. Kontradiksi kebijakan itu di DKI Jakarta misalnya, adalah kontradiksi antara peraturan daerah nomor 5 Tahun 2008 tentang penanggulangan AIDS versus peraturan daer ah nomor 11 Tahun 2008 tentang ketertiban umum.

Hal ini terungkap dalam diskusi publik bertema Menelusuri Kebijakan Anggaran HIV dan AIDS , Kamis (20/8), di Hotel Harris, Jakarta. Acara itu dihadiri oleh Deputi Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Budi Harnanto, Anggota Panitia An ggaran Dewan Perwakilan Rakyat Eva K Sundari, tim penelusuran kebijakan anggaran HIV/AIDS Hartoyo dan Yenny Sucipto.

Menurut Hartoyo yang juga sekretaris umum Ourvoice, lembaga non pemerintah dalam bidang penanggulangan AIDS, berbagai kebijakan yang dilahirkan pemerintah telah memberi perlindungan bagi orang dengan HIV. Bahkan, sejak tahun 2002, pemerintah menyatakan ancaman virus HIV dan AIDS masuk kategori ancaman yang bisa mengarah pada bencana nasional yang dapat menghancurkan rencana pembangunan.

Karena itu, pemerintah kemudian mencanangkan program nasional Gerakan Stop HIV/AIDS dengan beberapa strategi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS antara lain, mewajibkan kepada setiap departemen atau lembaga untuk memberi komitmen dan respon s yang kuat terhadap penanggulangan HIV/AIDS. Upaya lain adalah penguatan dan keterlibatan masyarakat melawan diskriminasi dan stigmatisasi HIV dan AIDS.

Selain itu pemerintah mendukung ketersediaan dana nasional bagi gerakan nasional stop HIV dan AIDS. Sumber dana selain dari pemerintah juga diusahakan dukungan dana hibah dari sumber pembiayaan G lobal Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF-ATM) maupun bantuan kerja sama lembaga donor lain. Dukungan lain adalah sumber dana melalui lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat serta swasta nasional.

Dalam praktiknya, berbagai kebijakan itu tidak mudah diimplementasikan. Bahkan seringkali berbenturan dan mengalami berbagai hambatan yang justru berangkat dari kebijakan pemerintah sendiri. Misaln ya, di beberapa kasus, satu sisi pemerintah memberi perlakuan khusus dan perlindungan bagi masyarakat yang profesi dan kehidupannya rentan HIV dan AIDS seperti pekerja seks, homoseksual dan waria.

Di sisi lain, dengan menggunakan peraturan lain, mereka dikriminalisasi dan dihukum. Benturan kebijakan ini kera p terjadi. Di Bandung, di satu sisi Pemkot Bandung aktif menggalakkan penanggulangan HIV/AIDS melalui penyuluhan dan pembinaan kepada par a PSK di lokalisasi Saritem, namun tiba-tiba lokalisasi itu ditutup paksa atas dasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum.

Kondisi ini mengakibatkan Pemkot Bandung tidak bisa memantau dan mengontrol lagi penularan HIV/AIDS k arena para PSKtercerai berai ke berbagai titik yaitu stasiun, terminal, pinggir kali, makam dan beberapa tempat lain. Hal ini justru akan makin memperbesar risiko penularan virus HIV dan AIDS.

Penyebabnya karena kurangnya pemahaman pemerintah terhadap penyebaran HIV/AIDS sehingga peraturan-peraturan yang dilahirkan justru makin membuat kelompok berisiko makin rentan terinfeksi, kata Hartoyo. Kriminalisasi terhadap pekerjaan para pekerja seks memaksa mereka untuk bersembunyi sehingga tidak bisa dipantau, dikontrol dan dilindungi agar tidak tertular virus HIV.

Perlakuan pemerintah dan masyarakat seringkali masih diskriminatif terhadap kelompok terinfeksi akibat pemahaman dan cara pandang salah. Mereka menilai virus HIV sebagai penyakit kotor yang disebarkan orang-orang amoral, asusila, dan perilaku menyimpang. Karena didasarkan moralitas dan susila, produk kebijakan dan tindakan pun didasarkan pada asas penghukuman kelompok pendosa , bukan atas asas perlindungan bagi korban. Jadi, yang diberantas bukan vir usnya, tetapi lebih banyak orangnya.

Atas dasar itu, Deputi Sekretaris KPA Nasional Budi Harnanto menyatakan, pihaknya mendorong perda-perda penanggulangan AIDS yang substansi untuk menjadi dasar programatik dan anggaran. Hingga tahun 2008, sudah ada 151 kabupaten atau kota yang memiliki peraturan daerah itu dan mulai mengalokasikan anggaran penanggulangan AIDS di daerah mereka masing-masing.

Pihaknya juga mendorong masyarakat baik lembaga swadaya masyarakat maupun komunitas untuk peduli AIDS. Hampir semua KPA di daerah telah melibatkan unsur orang dengan HIV dan AIDS, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas populasi kunci dalam kepengurusan KPA. Bentuk keterlibatan bervariasi, untuk ke depan perlu peningkatan kapasitas wakil-wakil komunitas atau ODHA, ujarnya.

 

Loading...
Sent from Indosat BlackBerry powered by
    Font: A A A
  Kirim Komentar Anda
  • Loading data..
 
Kirim Komentar Anda
Silakan login untuk kirim komentar Anda.
Komentar
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Dapatkan Informasi Kesehatan Disini!