NUSA DUA, KOMPAS.com — Reformasi hukum diperlukan agar komunitas perempuan dan gadis remaja yang jadi korban perdagangan manusia tidak mengalami diskriminasi. Mereka berhak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam komunitas pekerja seks dan pengidap HIV, dan akses terhadap terapi antiretroviral, perawatan, dan dukungan.

Dalam studi yang diluncurkan FKM Universitas Harvard dan UNDP, Rabu (12/8), dalam Kongres Internasional AIDS Asia Pasifik, di Nusa Dua, Bali, para gadis remaja yang diperdagangkan memiliki tingkat risiko seksual secara kualitas dan kuantitas berbeda dengan pekerja seks yang bukan korban perdagangan.

Di Indonesia, prevalensi HIV di antara korban perdagangan manusia sekitar 5,4 persen. Hampir separuh dari korban perdagangan seks yang dieksploitasi berusia di bawah 18 tahun. Sekitar 24,5 persen dari para korban yang berhasil meloloskan diri dari jeratan perdagangan manusia itu berusia di bawah 15 tahun. Mayoritas dari mereka diperdagangkan ke Malaysia.

Mereka umumnya dijanjikan untuk menjadi pekerja sektor rumah tangga, tetapi ternyata dijual sebagai pekerja seks. Sekitar 75 persen dari mereka mengalami kekerasan seksual. "Untuk memulihkan kondisi mereka, perlu terapi intensif karena banyak korban yang terlanjur kecanduan obat-obatan atau alkohol," kata Kepala Pusat Pemulihan Medik Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia Priska Apsari Primastuti.

Pelanggaran hak-hak dasar manusia juga banyak terjadi pada para perempuan dan gadis korban perdagangan yang mengalami kekerasan, seksual. Kaum perempuan dalam industri seks berisiko tinggi tertular HIV. Namun, perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja seks berada pada level risiko tertular HIV, mengalami kekerasan dan eksploitasi yang lebih ekstrem, kata Direktur UNDP untuk Indonesia Hakan Bjorkman.

Atas dasar itu, perlindungan hak dan kesehatan kaum perempuan yang jadi korban perdagangan harus dipenuhi. Studi itu merekomendasikan agar ada pendekatan terintegrasi untuk mencegah perdagangan perempuan dan HIV dalam konteks pekerja seks. "Untuk itu, perlu ada dialog yang lebih terbuka dalam merespons perdagangan perempuan dan HIV pada pekerja seks," kata Koordinator Program dan Tim HIV/AIDS UNDP untuk Asia Pasifik Caitlin Wiesen.