JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) melakukan aksi unjuk rasa menolak program Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) GAKIN serta menuntut Pemprov DKI Jakarta menerapkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di depan Balai Kota Jakarta.

"Kartu GAKIN tidak efektif diterapkan karena banyak kasus penolakan terhadap pasien miskin di rumah sakit di Jakarta," kata Sekretaris DKR Jabodetabek Agung Nugroho, Rabu (5/8).

Sekitar 60 orang anggota DKR tersebut datang dengan menggunakan dua metromini sambil membawa berbagai poster bertuliskan kecaman terhadap penggunaan kartu Gakin serta desakan diterapkan program Jamkesmas di DKI Jakarta. Selain itu, mereka juga menampilkan aksi teatrikal bagaimana rakyat miskin kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kartu Gakin.

Agung menjelaskan, banyak kelemahan kartu Gakin yang selama ini diterapkan untuk pelayanan kesehatan rakyat miskin di DKI Jakarta, seperti masih banyak rakyat miskin Jakarta yang tidak terdaftar. Selain itu, kartu Gakin tidak dapat digunakan di luar wilayah Jakarta serta hanya 50-70 persen biaya pelayanan yang ditanggung pemerintah.

"Bagaimana warga Jakarta yang sakit di daerah, apakah dia harus kembali ke Jakarta untuk berobat? Agar biaya ditanggung 100 persen harus melalui Dinas Kesehatan DKI dengan prosedur yang berbelit-belit," paparnya.

Selain itu, lanjut Agung, dana untuk Gakin sebesar Rp 550 miliar tahun 2009 untuk 700.000 rakyat miskin dari Pemrov DKI dikelola oleh pihak ke tiga yaitu PT Askes yang mengakibatkan rumah sakit harus melalui prosedur yang rumit untuk meminta dana tersebut. "Karena sulit meminta dana pada PT Askes mengakibatkan rumah sakit di Jakarta banyak yang menolak pasien pengguna kartu Gakin," ungkapnya.

Untuk itu, kata Agung, DKR menuntut agar Pemprov DKI menerapkan program Jamkesmas yang efektif bagi pelayanan kesehatan rakyat miskin mengingat banyak kelebihan dibanding program Gakin.

Kelebihan Jamkesmas, tambah Agung, yaitu dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, seluruh biaya kesehatan ditanggung pemerintah serta dana Jamkesmas langsung dibayar dari kas negara ke rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia.

"Memberikan kepastian dana bagi rumah sakit serta mengurangi praktik korupsi yang dilakukan instansi pemerintah," tegasnya.

Seusai melakukan orasi, 7 orang perwakilan DKR masuk ke kantor Pemprov DKI untuk menyampaikan tuntutan mereka dan hanya diterima oleh Dinas Kesehatan DKI. Seusai pertemuan Agung mengatakan, Dinas Kesehatan tidak dapat menjelaskan mengapa Pemprov DKI tidak dapat menerapkan program Jamkesmas.

"Mereka (Pemprov) mengatakan yang berwenang menjelaskan adalah Gubernur dan DPRD yang memutuskan peraturan tersebut," ucapnya.

Seusai melakukan aksi di depan Balai Kota, mereka langsung bergerak ke Gedung DPRD untuk menyampaikan hal yang sama.