JAKARTA, KOMPAS.com — Defisit anggaran tahun 2010 direncanakan mencapai Rp 98 triliun atau 1,6 persen dari product domestic bruto (PDB). Jumlah ini mengalami penurunan sampai sebesar Rp 35 triliun jika dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam perubahan RAPBN 2009 sebesar Rp 133 triliun atau 2,5 persen dari PDB.

Hal itu disebutkan dalam naskah pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan dibacakannya di depan di hadapan rapat paripurna luar biasa DPR, Senin (3/8), pukul 10.00 pagi ini.

Menurut Presiden, pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 911,5 triliun atau meningkat Rp 38,8 triliun dibandingkan sasaran RAPBN perubahan tahun 2009.

"Belanja negara direncanakan mencapai Rp 1.009,5 triliun atau yang berarti lebih tinggi sebesar Rp 3,8 triliun dari yang dianggarkan dalam RAPBN-P 2009," kata Presiden.

Sementara, lanjut presiden, asumsi ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Tingkat inflasi 5 persen. Nilai tukar rupiah rata-rata Rp 10.000/dollar AS. Suku bunga sertifikat bank indonesia (SBI) tiga bulan rata-rata 6,5 persen. Harga minyak mentah ditetapkan 60 dollar AS per barrel serta lifting minyak mentah mencapai 965.000 barrel per hari.

"Dalam suasana ekonomi dunia yang masih belum stabil, risiko terjadinya perubahan berbagai asumsi makro pada tahun depan harus kita antisipasi dengan menyiapkan berbagai kontigensi," katanya.

Asumsi lainnya, pemerintah juga menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 729,2 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 180,9 triliun, alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 699,7 triliun, alokasi anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 327,6 triliun, alokasi anggaran Departemen Pendidikan sebesar Rp 51,8 triliun, alokasi anggaran Departemen Pertahanan sebesar Rp 40,7 triliun, dan alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum Rp 34,3 triliun. Alokasi anggaran Departemen Agama Rp 26 triliun, alokasi anggaran Departemen Kesehatan Rp 20,8 triliun, alokasi anggaran Departemen Perhubungan Rp16 triliun, dan alokasi anggaran Kepolisian Negara Rp 25,8 triliun.