Sabtu, 25 Oktober 2014
Selamat Datang   |      |  
KOMPAS
Empat Sumber Penyakit Birokrasi
Rabu, 1 Juli 2009 | 19:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak permasalahan yang membuat pembenahan birokrasi di Indonesia berjalan lambat sehingga perlu dilakukan reformasi birokrasi.

"Ada empat sumber penyakit birokrasi," ungkap Prof Eko Saharjo Guru Besar Universitas Indonesia saat diskusi yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Untuk Pengawasan Pemerintah yang Baik dan Bersih (Komwas PBB) di Jakarta, Rabu (1/7).

Masalah pertama, papar Eko, adanya budaya menguasai bukan melayani publik dalam birokrasi yang diakibatkan proses pengisian jabatan-jabatan dalam birokrasi berdasarkan kedekatan dengan penguasa. Masalah kedua, ketidakmampuan melayani dalam birokrasi karena proses penerimaan pegawai dilakukan dengan cara-cara tidak profesional dan sarat kepentingan.

"Ada tren baru sejak pengangkatan PNS dari pegawai honorer. Di daerah yang disiapkan menjadi honorer adalah keluarga, kerabat, dan saudara," lontarnya.

Masalah ketiga, lanjut Eko, adanya kerusakan moral dalam birokrasi yang selalu berpikir mendapatkan uang dari proyek-proyek yang dilakukan. "Gaji PNS cuma bisa hidup untuk 7-10 hari. Hanya dengan melakukan kejahatan untuk tambahan uang dia bisa hidup selama sebulan," tegasnya.

Masalah terakhir, kata Eko, partai politik menganggap birokrasi sebagai sumber uang. "Siapa yang menguasai birokrasi, dia yang menguasai uang negara," ungkapnya.

Untuk mengatasinya, lanjut Eko, perlu adanya komitmen pemimpin untuk melakukan reformasi birokrasi. Selain itu, perlu dipikirkan siapa yang akan membuat kebijakan dan mengawal reformasi birokrasi. 

"Terakhir, membuat agenda setting untuk reformasi birokrasi yang bisa dipelajari dari negara-negara lain dan pemerintah-pemerintah daerah yang telah berhasil menata birokrasi," ujarnya.

Selain itu, ada beberapa langkah fokus untuk mempercepat reformasi birokrasi yaitu dengan melihat kembali fungsi dan tanggung jawab pegawai. "Sebaiknya dilakukan perampingan birokrasi," kata Eko.

Di samping itu, harus dilakukan perbaikan manajemen dalam birokrasi baik manajemen pelayanan, SDM, pengelolaan uang negara, serta manajemen pengawasan. "Fokus terakhir, rekonstruksi peran. Apakah seluruh pelayanan publik harus dilakukan oleh negara? Kalau negara tidak sanggup, serahkan saja kepada swasta," tegasnya.

Penulis: C8-09   |   Loading...
Sent from Indosat BlackBerry powered by
    Font: A A A
  Kirim Komentar Anda
  • Loading data..
 
Kirim Komentar Anda
Silakan login untuk kirim komentar Anda.
Komentar
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Dapatkan Informasi Kesehatan Disini!