Jumat, 25 April 2014
Selamat Datang   |      |  
KOMPAS
Orang Miskin Dilarang Sakit
Jumat, 26 Juni 2009 | 11:57 WIB
KOMPAS/LASTI KURNIA

KOMPAS.com — Dua hari Achmad (68) tergeletak di lorong rumah sakit. Hari ketiga, setelah keluarganya menemui seorang perawat senior yang masih punya hubungan kerabat dengan mereka, ia akhirnya bisa mendapat tempat di salah satu bangsal rumah sakit. Akan tetapi, baru beberapa hari dirawat, penderita gangguan serius pada organ hatinya itu ”dipaksa” pulang.

Sudah sembuhkah Achmad? ”Jauh panggang dari api. Tetapi, tidak ada yang bisa kami lakukan agar tetap bertahan. Sebagai pasien yang berobat gratis, kami tentu tak bisa ngotot sebab menurut mereka tempat perawatan akan digunakan orang lain,” kata Umar, kerabat pasien, yang mengaku hanya bisa pasrah terkait kepulangan saudara sepupunya tersebut dari Rumah Sakit Muhammad Hoesin di Palembang.

Sejak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan sistem berobat gratis, masyarakat golongan bawah di wilayah ini memang bisa mengakses layanan kesehatan di sejumlah rumah sakit tanpa harus mengeluarkan biaya perawatan medis.

Namun, membeludaknya jumlah orang sakit—di tengah berbagai keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, juga tenaga dokter dan paramedis—membuat pelayanan tidak optimal. Di tengah situasi semacam ini, tak jarang perlakuan kurang manusiawi dialami banyak pasien.

Apa yang terjadi pada Achmad bisa menimpa siapa pun. Jangankan pasien dari keluarga miskin yang memanfaatkan sistem layanan berobat gratis, pegawai negeri peserta asuransi kesehatan (Askes) pun kerap dipandang sebelah mata oleh pihak rumah sakit.

Bahkan, pelayanan buruk juga bisa menimpa seorang dokter peserta Askes yang sekali waktu harus dirawat di rumah sakit terkemuka di negeri ini, tempat ia dulu justru pernah bertugas (Surat Pembaca Kompas, 4 Maret 2009).

Lain lagi kisah yang menimpa sastrawan Radhar Panca Dahana. Bukan soal perlakuan petugas medis, tetapi lebih menyangkut bagaimana status pasien yang kerap menjadi semacam obyek dari apa yang ia sebut korban fait accompli. Dalam konteks ini, pasien hanya bisa pasrah karena memang tidak ada pilihan.

Satu ketika ia menjalani operasi pengangkatan tumor di pundak. Seusai operasi, ia segera ”diperbolehkan” pulang. ”Betapa pun saya minta diinapkan,” kata Radhar. Belum setengah perjalanan pulang, luka bekas operasi terbuka dan darah mengalir. Ia kembali, operasi ulang pun dilakukan. Hasilnya tak banyak menolong: luka tetap terbuka dan darah tiada henti mengalir.

Ia kemudian diinapkan dan diberi pilihan untuk operasi ketiga dengan kondisi dibius total. Menurut dokter bedah yang menanganinya, kondisi ini (dibius total) bagi orang seperti Radhar—yang memiliki penyakit akut lain, gagal ginjal—hanya punya dua opsi: hilang sadar total alias maut atau masuk ruang ICCU!

”Saya terpana. Lantaran kesalahan operasi, saya mesti berada pada sebuah dilema yang komikal: maut dan hampir maut,” tutur Radhar.

Ketika hal ini dipertanyakan, sekaligus menggugat di mana tanggung jawab para dokter yang membuat situasi hidup dan mati sang pasien dipertaruhkan, ”Mereka tak bisa menjawab. Yang ada hanya pernyataan pendek: ’Semua terserah kepada keputusan Bapak’. Saya terdiam dan mereka pergi.” Bahwa akhirnya ia selamat dari situasi ”komikal” tersebut, Radhar percaya hal itu bisa terjadi hanya berkat tangan Tuhan yang ikut bermain.

Dalam situasi dan kasus yang berbeda, kisah Prita Mulyasari dan Juliana—yang akhirnya bersengketa dengan pihak rumah sakit pascalayanan kesehatan yang mereka terima—adalah sisi lain bagaimana potret hubungan pasien dan rumah sakit sebagai penyedia jasa layanan kesehatan. Sudah sejak lama dirasakan adanya ketimpangan hubungan antara pasien dan penyedia jasa layanan kesehatan.

Pasien selalu diposisikan sebagai orang yang paling membutuhkan, sementara rumah sakit cenderung tampil bagai dewa yang akan menentukan nasib sang pasien. Bahkan, di tengah ketidakpahaman pasien tentang sakit dan penyakitnya, tak jarang hak-hak mereka dikebiri oleh pihak rumah sakit.

Liberalisasi dunia kesehatan

Ada apa dengan sistem pelayanan kesehatan di negeri ini? Mengapa citra rumah sakit yang dulu kental akan fungsi sosialnya kini redup, berganti wajah dan tampilan barunya yang lebih berorientasi untuk kepentingan bisnis?

Bukan saja kini bermunculan rumah sakit swasta (beberapa di antaranya memasang label ”internasional”) dengan target-target pendapatan lewat jasa layanan kesehatan dan tingkat hunian kamar seperti layaknya dunia perhotelan, rumah sakit pemerintah (pusat) pun mulai ikut-ikutan.

Lebih ironis lagi, banyak pemerintah daerah—baik provinsi maupun kabupaten/kota—yang mulai mengalokasikan dana untuk membangun rumah sakit yang berorientasi keuntungan.

Kesenjangan pengetahuan medis tentang masalah kesehatan dan penanganannya memang menjadi salah satu faktor lemahnya posisi pasien (baca: konsumen) berhadapan dengan pengelola jasa layanan kesehatan.

Namun, banyak kalangan percaya bahwa akar dari semua itu berawal dari sistem layanan kesehatan di negeri ini yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Akibatnya, aroma komersial terasa kental pada hampir setiap tindakan terhadap pasien, sementara fungsi sosial layanan kesehatan tertinggal jauh di belakang.

”Cuma dari luar, rumah sakit kelihatannya kini makin komersial dan meninggalkan fungsi-fungsi sosial. Sebetulnya fungsi sosial tetap jalan. Gawat darurat kan selalu dilayani,” kata dr Adib Abdullah Yahya, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.

Menurut Adib, aroma komersial itu dirasakan pihak luar lantaran rumah sakit harus menghidupi dirinya sendiri. Rumah sakit, kan, harus hidup sehingga menerapkan tarif-tarif sesuai dengan biaya per unit.

Sebaliknya, dokter Kartono Mohamad—pakar kesehatan yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia—melihat pelayanan kesehatan di Indonesia memang cenderung liberal. Semua diserahkan kepada pasar. Malah tiap langkah layanan dikenai tarif tanpa ada aturan yang jelas. Pemodal yang membuka jasa layanan kesehatan kini cenderung hanya berorientasi mencari keuntungan.

Bahkan, kata Kartono, untuk mengangkat jahitan seusai operasi pun dikenai tarif terpisah dari operasi itu sendiri. Demikian pula kontrol atas keadaan seusai tindakan sepertinya dianggap bukan merupakan bagian dari tanggung jawab pascatindakan, tetapi sebagai langkah baru yang dikenai tarif tersendiri.

Bukan hanya pengenaan tarif terpisah yang dipersoalkan. Besaran tarif juga tidak jelas karena ditentukan sendiri oleh pengelola jasa layanan kesehatan.

Seharusnya, kata Kartono, model layanan kesehatan yang berasaskan fee for service semacam ini—di mana tiap langkah layanan dikenai tarif tersendiri—diubah menjadi sistem asuransi dengan segera memberlakukan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sudah lima tahun ”ditidurkan”.

Dalam perspektif pasar, segala sesuatu memang diukur dari seberapa besar kapitalisasi bergulir. Kenyataan ini, meski kerap disanggah oleh pemerintah, yang secara umum berlaku dalam sistem pelayanan kesehatan di negeri ini. Dalam bahasa Radhar, esensi pelayanan termanipulasi oleh fasilitas dan harga, sementara diskriminasi terhadap pasien justru kian ditegakkan.

Lebih celaka lagi, tentu saja bagi pasien, tidak ada lembaga pengawas yang mengoreksi kalau ada kesalahan dalam pelayanan. Belum ada perundang-undangan yang khusus mengatur soal layanan kesehatan di rumah sakit, termasuk di dalamnya terkait kontrol dan prosedur pelayanan terhadap pasien. Pemerintah yang seharusnya bertindak sebagai regulator dan wasit malah ikut bermain.

Membaca berbagai kasus yang muncul ke permukaan, Hasbullah Thabrany—ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia—mengingatkan pemerintah agar segera menyadari bahwa ada kegagalan pasar dalam pelayanan kesehatan. Penerapan mekanisme pasar dalam pelayanan rumah sakit dan pelayanan kesehatan, tambahnya, tidak akan dan tidak pernah menguntungkan konsumen.

Peringatan serupa juga disampaikan sejumlah ahli kesehatan yang tergabung dalam Forum Peduli Kesehatan Rakyat. ”Seluruh literatur telah membuktikan kegagalan mekanisme pasar dalam pelayanan kesehatan. Fakta di dunia, semakin banyak dokter dan rumah sakit, harga pelayanan semakin mahal. Bahkan, rumah sakit publik milik pemerintah ikut bersaing dalam (sistem) mekanisme pasar,” demikian antara lain bunyi seruan Forum Peduli Kesehatan Rakyat untuk menggugah kepedulian para calon presiden dan calon wakil presiden yang masih memarjinalkan isu kesehatan dalam kampanye- kampanye mereka.

Pertanyaannya, di tengah kuatnya isu liberalisasi di hampir semua sektor kehidupan berbangsa seperti sekarang, masihkah ada yang peduli? Masih adakah peluang UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang antara lain berisikan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat—tanpa memandang kaya-miskin—benar-benar dilaksanakan?

Kita hanya bisa menunggu. Ataukah pemerintahan ini tega membiarkan aspek pelayanan kesehatan sebagai ladang bisnis yang kian meruyak, sementara lebih dari dua pertiga rakyat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan menjadi dan atau bertambah miskin serta menderita karena tidak mampu lagi ”membeli” produk layanan kesehatan yang dibutuhkan? Kita hanya bisa menunggu!

(EVY/THY/AIK/KEN)

KOMPAS
Sumber :
Loading...
Sent from Indosat BlackBerry powered by
    Font: A A A
  Kirim Komentar Anda
  • Loading data..
 
Kirim Komentar Anda
Silakan login untuk kirim komentar Anda.
Komentar
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Dapatkan Informasi Kesehatan Disini!