Rabu, 23 April 2014
Selamat Datang   |      |  
KOMPAS
Peran Rumah Sakit Harus Ditingkatkan
Laporan wartawan KOMPAS Lis Dhaniati
Jumat, 3 April 2009 | 18:33 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Rumah sakit (RS) merupakan tempat potensial untuk menjangkau peserta baru program keluarga berencana. Namun, peran rumah sakit sempat menurun sehingga perlu ditingkatkan kembali.

Demikian ditegaskan pelaksana harian Kepala BKKBN Pusat Muh Basir Palu di sela workshop nasional upaya peningkatan Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS) yang berlangsung Rabu (1/4) hingga Jumat (3/4) di Bandung.

"Sejak pelaksanaan desentralisasi, pelaksanaan KB di rumah sakit menurun. Peningkatan peran rumah sakit ini merupakan bagian penting dari revitalisasi program KB," kata Basir.

Basir mengatakan, bertambahnya pengetahuan masyarakat dan adanya stimulus biaya melahirkan dalam program Jamkesmas (dulu Askeskin) menjadi pendorong meningkatnya jumlah kelahiran di rumah sakit.

Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007 menunjukkan, di daerah urban, 13 persen persalinan terjadi di RS pemerintah dan 57 persen di RS swasta. Sementara, di daerah rural, 7 persen persalinan di RS pemerintah dan 22 persen di RS swasta.

Namun, data pelayanan KB di RS justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Tahun 2003, pelayanan KB di RS pemerintah mencapai angka 6,2 persen dan turun menjadi 4,9 persen di tahun 2007. Hal serupa juga terjadi di RS swasta.
Pada tahun 2003, pelayanan mencapai 3,4 persen dan turun menjadi 2,2 persen di tahun 2007.

"Sekitar dua juta persalinan dan keguguran terjadi di rumah sakit. Jika 50 persen saja bisa dijangkau, maka ada 1 juta akseptor baru KB," kata Basri.

Basir menambahkan, di masa lalu, hampir semua program dikaitkan dengan keluarga berencana. Namun, dengan perubahan kebijakan, rumah sakit menjadi tidak maksimal dalam mempromosikan KB, bahkan penyedia layanan kesehatan ini cenderung hanya menunggu.

"Intervensi oleh BKKBN sulit dilakukan. Sebab, rumah sakit bukan milik BKKBN, tetapi milik pemerintah daerah, swasta, dan lainnya," kata Basir.

Oleh sebab itu, peningkatan PKBRS membutuhkan kerja sama pihak lain yang terkait. Menurunnya PKBRS, kata Basir menyumbang dalam masih tingginya jumlah unmeet need, yakni peminat KB tetapi belum bisa mengakses pelayanan karena berbagai sebab. Data nasional menunjukkan angka unmeet need masih berada pada angka 9,1 persen dari target 6 persen.

Untuk upaya peningkatan PKBRS, tahun lalu BKKBN bekerja sama dengan 22 rumah sakit di 14 daerah untuk melaksanakan percontohan. RS Undata Palu adalah salah satu rumah sakit yang mendapat penghargaan karena keberhasilannya.

Dr Amiruddin Rauf SpOG dari RS Undata mengatakan, integrasi pelayanan KB dengan persalinan terbukti mampu meningkatkan jumlah akseptor KB.

"Ketika data enam bulan sebelum dan sesudah percontohan dibandingkan, maka terlihat peningkatan jumlah akseptor hingga 300 persen," kata Rauf.

Memang, kata Rauf, integrasi semacam itu tidak serta merta bisa dilaksanakan.

Sebelumnya, perlu dilakukan penyatuan komitmen dan sosialisasi ke pihak lain yang terkait, seperti pemerintah daerah.

"Peran RS sangat penting, terutama dalam penggunaan metode kontrasepsi medis, yakni vasektomi dan tubektomi. Sebab, dua metode ini sangat memerlukan tenaga yang sudah terlatih. Tim kami tidak hanya melakukan operasi di rumah sakit, tetapi juga berkeliling ke daerah-daerah," kata anggota tim RS Undata, Dr Alfred Langitan SpB.

Dr Kadek Budi Santoso dari RS Dokter Sutomo Surabaya mengatakan, ketika melakukan promosi vasektomi, masih banyak terlihat kekhawatiran di masyarakat.

"Banyak calon peserta yang masih khawatir dengan fungsi seksualnya. Mereka harus melihat contoh yang berhasil sebelum memutuskan untuk ikut," kata Kadek.

Loading...
Sent from Indosat BlackBerry powered by
    Font: A A A
  Kirim Komentar Anda
  • Loading data..
 
Kirim Komentar Anda
Silakan login untuk kirim komentar Anda.
Komentar
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Dapatkan Informasi Kesehatan Disini!